Sejumlah purnawirawan TNI mengajukan permintaan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka mengirim surat resmi ke DPR dan MPR sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.
Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah tokoh purnawirawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI. Mereka menilai bahwa pencalonan Gibran melibatkan intervensi kekuasaan dan mengabaikan prinsip keadilan dalam demokrasi. Selain itu, mereka menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran sebagai “cacat etika dan moral”.
Menanggapi surat itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan respons positif. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyatakan bahwa pihaknya menghormati langkah hukum dan konstitusional yang diambil para purnawirawan. Ia menilai pengajuan surat tersebut menunjukkan adanya keresahan publik terhadap penegakan etika politik di Indonesia.
Basarah juga menyebut bahwa PDIP akan terus mengawal proses demokrasi dan menjaga marwah konstitusi. Menurutnya, inisiatif warga negara, termasuk purnawirawan, patut diapresiasi selama dilakukan sesuai prosedur hukum situs medusa88.
Saat ini, DPR dan MPR belum memberikan tanggapan resmi atas surat tersebut. Namun, langkah para purnawirawan telah membuka diskusi publik soal peran etika dalam politik nasional.
Dengan perkembangan ini, publik menanti bagaimana lembaga negara menanggapi permintaan pemakzulan tersebut. Apakah Gibran akan menghadapi proses lebih lanjut, atau isu ini hanya akan menjadi catatan politik semata—waktu yang akan menjawab.